Arsip Tag: kuota haji tahun ini

Acuan Utama Kuota Haji Indonesia Ada di Siskohat

Kuota haji Indonesia, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang merupakan sebuah media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dia bukan satuan kerja, melainkan lebih tepatnya adalah sebagai alat pendukung kerja.

 

Acuan Utama Kuota Haji Indonesia Ada di Siskohat

 

Setiap yang terkait dengan koneksi jaringan dan data haji di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) akan memanfaatkan fasilitas teknologi tersebut. Pendaftaran, pembatalan, pelunasan dan yang terkait dengan haji niscaya akan memberdayakannya untuk melakukan validitas data.

Mungkin banyak orang yang belum mengetahui apa itu Siskohat. Inilah gambaran singkat tentang Siskohat yang dibangun pasca peristiwa musibah atas wafatnya ratusan jamaah haji di terowongan Mina pada tahun 1990 lalu. Kini Sikohat sudah mengalami pengembangan yang baik pada aspek pencatatan keuangan atas pendaftaran, pelunasan dan pembatalan ibadah haji.

Bukan hanya itu saja, berintegrasi dengan penerbangan haji kaitannya itu pembentukan pra manifest, perbankan dalam hal mengenai mutasi keuangan dan pastinya dengan seluruh bidang haji provinsi, kabupaten maupun kota.

Banyak sudah yang telah dilakukan pada sistem ini, termasuk percepatan pengurusan visa yang diterapkan oleh Arab Saudi melalui e-hajj. Banyak juga negara yang melakukan kajian dan studinya untuk dapat mempelajari mekanisme dan cara kerja pada sistem ini bisa dijadikan bahan perbaikan penyelenggaraan haji di negaranya masing-masing, sebut saja Malaysia, Mesir dan Brunai Darussalam. Bahkan sistem ini juga pernah diminta dan dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum tahun 1999 yang berbasis teknologi dalam penghitungan hasil dan rekapitulasi suara pada saat itu.

Perbedaan data kuota haji indonesia setiap tahunnya seringkali didapati ada perbedaan kuota haji indonesia dengan instansi yang terkait, namun pada prinsipnya yang menjadi acuan adalah dari sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (siskohat).

Bahkan sudah ada yang menggunakan siskohat di Kantor Kementrian Agama (Kemenag) pada generasi kedua yang jauh lebih maju lagi teknologinya, sehingga akurasi dan ketepatan datanya tidak diragukan lagi.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Kementrian Agama Kudus yaitu H Ahmad Sururi kemarin memberi penjelasan, memang terkadang ada perbedaan data yang berulangkali terjadi, namun hanya saja dalam hal ini Kemenag Kudus berpatokan pada siskohat.

“Walaupu belum definitif setidaknyaa pada jumlah kuota keberangkatan yang sudah diatur dalam siskohat bisa menjadi sebuah acuan berbagai keperluan untuk mendukung kegiatan haji setiap tahun.

Pihaknya mencontohkan, saat ini Kemenag Kudus sudah memiliki data keberangkatan haji yang tahun ini akan berangkat ada sebanyak 1.330 orang calon jamaah haji, sedangkan ada yang sudah memiliki data sekitar 1.300an sekian yang jumlahnya tidak sama.

Sudah seharusnya instansi tersebut mulai melakukan penyesuaian jumlah kuota haji bagi jamaah yang sudah daftar haji dan yang akan berangkat agar kedepannya tidak menjadi kendala di kemudian hari.

Ia juga menambahkan, memang pada data kuota keberangkatan haji yang sangat memiliki pengaruh yang cukup signifikan, utamanya pada soal yang mengenai kebutuhan haji. Misalnya saja untuk layanan kesehatan, seperti melakukan pengecekan kesehatan haji, serta pemberian vaksin haji, katanya.

Kemudian soal penyediaan kebutuhan yang lainnya, misalnya soal petugas haji, penginapan saat di tanah suci. “Ini dimaksudkan agar tidak menjadi sebuah kendala saat pelaksanaan ibadah haji sedang berlangsung,” tandasnya.

Provinsi Lain Bisa Gunakan Kuota Haji Tahun 2017 Ini Satu Embarkasi

Ada aturan baru yang diberlakukan terkait distribusi kuota haji tahun ini. Daerah yang kuotanya tidak terserap sepenuhnya, sisanya bisa diberikan kepada provinsi lain yang masih dalam satu embarkasi.

Provinsi Lain Bisa Gunakan Kuota Haji Tahun 2017 Ini Satu Embarkasi

Aturan baru ini sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 75 tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Februari lalu.

Diktum keenam KMA ini berisi aturan bahwa, “Apabila terdapat provinsi yang tidak memenuhi kuota haji reguler pada saat berlangsungnya keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi, maka sisa kuota provinsi yang bersangkutan dapat diberikan kepada provinsi lain dalam satu embarkasi”

Kasubag Humas Kemenag Sumsel, Saefuddin Latief, menjelaskan bahwa semangat dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan serapan kuota haji. Melalui kebijakan ini, kuota haji diharapkan dapat terserap lebih maksimal lagi sehingga tidak ada sisa kedepannya.

Kosongnya kuota dalam suatu provinsi disebabkan oleh batalnya keberangkatan dengan berbagai alasan. Kuota itu tidak bisa diisi oeh provinsi yang bersangkutan saat menjelang keberangkatan. Sehingga, sisa kuota tersebut dapat dimanfaatkan oleh provinsi lain bila masih memungkinkan untuk proses visa.

Misalnya begini; dari Provinsi Papua, yang berangkat dari embarkasi Makassar. Pada saat kloternya sudah berangkat semua, ternyata masih ada kuota yang tidak terisi karena pada saat di akhir keberangkatan berhalangan berangkat.

Jika saat itu masih ada kesempatan memvisa, maka itu bisa dimanfaatkan oleh provinsi lain yang masih dalam satu embarkasi. Meskipun, kuota haji sudah terserap dan pembayaran dilunasi, pembatalan pada saat menjelang keberangkatan.

Dalam rangka mengisi kekosongan, kuota haji tahun ini tersebut juga bisa digantikan oleh provinsi lain yang sudah siap dan dalam satu embarkasi.

Untuk pemberangkatan haji pada tahun 2017 ini, Indonesia memiliki 13 embarkasi.

Berikut ini adalah daerah embarkasi yang mengakomodasi 34 provinsi yang ada :

  1. Embarkasi Aceh (BTJ) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Aceh
  2. Embarkasi Medan (MES) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Sumetera Utara
  3. Embarkasi Batam (BTH) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Jambi
  4. Embarkasi Padang (PDG) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu
  5. Embarkasi Palembang (PLM) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bnagka Belitung
  6. Embarkasi Jakarta (JKG) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Lampung, Banten dan DKI Jakarta
  7. Embarkasi Jakarta (JKS) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Jawa Barat
  8. Embarkasi Solo (SOC) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Jawa Tengah
  9. Embarkasi Surabaya (SUB) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur
  10. Embarkasi Lombok (LOP) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat
  11. Embarkasi Banjarmasin (BDJ) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Kalimantan Tengah & Selatan
  12. Embarkasi Balikpapan (BPN) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
  13. Embarkasi Ujung Padang (UPG) untuk pemberangkatan jamaah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

 

Untuk informasi daftar haji plus berangkat tahun ini contact 085717589900